Muda Melawan Korupsi

  Disukai
  Dilihat 158x

1:22 pm

refleksi

sumber ilustrasi : Foto Pribadi
Sumber : Kegiatan penulis
Penulis : MASBAHUR ROZIQI
RPP Terkait : Pelajar Melek Korupsi
Jenjang : SMK/MAK
Kelas : 10
Mapel : Bimbingan dan Konseling

Muda Melawan Korupsi

Oleh : Masbahur Roziqi

Guru BK SMA Negeri 2 Kraksaan

“Ada apa ya pak?” kata Kandini Meilinda, ketua OSIS SMKN 1 Probolinggo kepadaku saat dia duduk di ruang bimbingan dan konseling.

“Ada hal yang perlu bapak diskusikan, bapak minta waktunya sebentar ya,” ujarku kepada Kandini, panggilan akrabnya.

“Siap pak, hehe,” katanya sambil tersenyum menyeringai. Lantas langsung dia tutupi memakai kedua tangannya.

Aku menjelaskan padanya tentang program kelas antikorupsi. Sebuah program mengenal isu korupsi. Berbagai metode pembelajaran berpusat pada murid akan aku sajikan. Terutama dengan memakai karya seni. Seperti cerpen, puisi, film, hingga lagu. Kandini terlihat menatap serius padaku saat kujelaskan dengan detail seperti apa kegiatannya.

OSIS memang sengaja aku pilih dengan pertimbangan ini salah satu organisasi utama representasi murid di sekolah. Mereka juga secara resmi terlibat dalam kegiatan kesiswaan sekolah. Mulai pentas seni hingga Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Tentunya intensitas keikutsertaan mereka sangat tinggi. Pengenalan antikorupsi lewat program-program OSIS aku rasa akan lebih menggema.

“Siap pak, dengan senang hati akan saya sampaikan pada pengurus OSIS yang lain,” kata Kandini.

Aku berujar, “Mantap, nanti pak ziqi buatkan grup WA khusus kelas antikorupsi ya. Kita komunikasinya lewat grup itu,” tandasku padanya.

Langkah selanjutnya aku membuat grup WA khusus sembilan pengurus OSIS peserta kelas antikorupsi. Aku hanya pilih sembilan orang agar kelas berjalan efektif. Selain agar mereka lah yang nantinya menjadi penular bagi anggotanya. Baik menularkan dengan diskusi informal maupun lewat program terukur OSIS nantinya.

Diskusi online aku mulai dengan mengirimkan sebuah foto tentang seorang pengendara motor yang melewati jalur pesepeda. Kepada peserta grup yang terdiri atas beberapa orang pengurus OSIS aku tanyakan pertanyaan ini, Foto tersebut masuk tindakan korupsi atau bukan??

Pertanyaan itu sukses memantik jawaban spontan anak-anak. Ada yang mengatakan korupsi, namun ada pula yang menjawab itu bukan korupsi. Teguh misalnya, mengatakan hal itu bukan korupsi, melainkan hanya sebuah pelanggaran lalu lintas biasa. Demikian pula dengan Fitri, dia mengatakan itu bukan korupsi. Karena kalau korupsi sudah terfokus dengan kategori nominal. Dalam foto itu termasuk pelanggaran berkendara bukan korupsi.

Ada pun beberapa peserta lain menyuarakan pendapat berbeda dengan dua peserta lainnya. Sandra, mengatakan hal itu termasuk korupsi, karena termasuk penyalahgunaan wewenang. “Kan yang berwenang lewat situ pengendara khusus sepeda pancal,” tulisnya dalam WA grup.

Devita bersuara senada dengan Sandra. Dia berpendapat jika tindakan tersebut termasuk korups. Karena pengguna motor menggunakan jalur yang seharusnya tidak dilalui oleh sepeda motor. Pengguna motor itu menurutnya termotivasi lewat jalur khusus sepeda agar leluasa berkendara tanpa halangan oleh pengguna motor lainnya. Dan ini termasuk mengambil hak pengguna sepeda pancal.

“Nah tindakan ini lah yang dapat dikatakan korupsi, karena apa? karena pengguna motor berkendara di jalur yang salah demi mendaptkan keuntungan pribadi,” tulis Devita.

Nopi juga menegaskan hal tersebut termasuk korupsi. Karena pengendara motor tersebut menggunakan fasilitas yang dikhususkan untuk pengguna sepeda pancal. Dan seharusnya pengguna sepeda motor tersebut menggunakan fasilitas yang telah menjadi hak nya.

“Hal tersebut termasuk korupsi karena penggunaan/pengambilan hak milik orang lain demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak serta kepentingan orang lain,” tulis Nopi.

Respon peserta WA tersebut aku pancing lagi dengan bertanya mengenai contoh lain. Aku potret sebuah stiker karcis parkir berlangganan. Karcis itu aku dapatkan setelah membayar pajak motor di kantor Samsat Probolinggo. Seharusnya aku menempelkannya pada motor. Namun istriku menolak. Karena percuma saja. Pada beberapa tempat parkir yang seharusnya gratis malah ada juru parkir (jukir) yang “meminta” biaya parkir secara halus. Memang tidak meminta langsung, namun dengan cara berdiri dekat pengguna motor yang hendak meninggalkan tempat parkir. Sehingga beberapa pengendara sebagian besar pasti memberikan uang. Biasanya berkisar Rp 1000- Rp 2000,-.

Aku bagikan foto karcis parkir itu pada grup WA. Kutanyakan pada mereka apakah pernah mengetahui karcis tersebut? Apakah pernah benar-benar gratis tanpa membayar dan apakah pernah pula “ditarik” karcis parkir oleh juru parkir? Bagaimana mereka melihatnya? Korupsi kah? Beberapa pertanyaan itu aku ketikkan pada grup WA untuk memancing argumentasi mereka.

Salah satu murid, Andini menuliskan pendapatnya mengenai karcis parkir berlangganan tersebut. Dia menjadi salah satu korban yang masih ditarik parkir walau sudah memiliki stiker parkir berlangganan.

“Waktu itu saya ke toko ratna buat beli perlengkapan parcel. Seperti biasa waktu pulang untuk ambil motor saya membayar Rp 1000,- ternyata uangnya diambil. Jadi saya berkesimpulan apa lah gunanya membayar stiker parkir gratis kalau masih bayar. Uang yang dibayarkan tiap tahun saat bayar pajak itu buat apa? Uang yang diterima jukir itu buat apa?”

Diskusi WA semakin seru ketika aku melontarkan pertanyaan apakah di sekolah memungkinkan terjadi korupsi? Jika ada bentuknya apa saja kah? Pernah kah menjadi korban?

Beberapa peserta memberi reaksi dengan mengetikkan pengalamannya. Nopi, menuliskan jika ada korupsi yang dilakukan bendahara kelas. Yakni saat membeli map untuk siswa satu kelas. Si bendahara hanya bertanya harga satuan map dan menjumlahkan berdasarkan jumlah siswa. Dan kemudian menarik uang sesuai jumlah siswa dengan harga satuan map.

“Padahal jika beli dalam jumlah besar atau grosir, pasti harganya lebih murah dari harga satuan. Namun bendahara kelas tidak memberitahukan kepada teman sekelas. Sisa uang dia ambil untuk diri sendiri,” tulisnya.

Ternyata tidak hanya terkait nominal uang, ada yang berpendapat korupsi sekolah juga berkaitan dengan nilai pelajaran. Seperti yang diutarakan Fitri. Dia menuliskan pengalaman pernah menjadi korban dugaan korupsi nilai.

“Sebagai sesama anak organisasi, saya pernah menyusul ikut ulangan bersama si A. Dia kelas A dan saya kelas B. Nah saya harus mengikuti ulangan susulan dan nilainya apa adanya sesuai kemampuan saya. Eh ternyata si A ini pak, dia dapat nilai bagus tanpa perlu ikut ulangan. Dikarenakan ya dia kan anak emas guru mapel tersebut. Menurut saya itu korupsi,” ketik Fitri.

Korupsi sekolah juga berkaitan dengan ketidakhadiran guru dalam pembelajaran atau kebiasaan jam kosong tanpa alasan yang jelas. Dalam kiriman WA nya, Rara menjelaskan mengapa hal itu termasuk korupsi, karena kan guru akan tetap digaji walau tidak ngajar. Sedangkan murid tidak mendapat ilmu ketika tidak diajar.

“Dampak korupsi jenis ini adalah murid malas belajar. Ngapain belajar, kan juga jarang diajar,” tulis Rara.

Aku tidak dapat menahan senyum dan kegembiraan. Anak-anak sudah mulai mampu mengutarakan pendapat sendiri mengenai korupsi. Bahkan tidak dari pandangan gurunya, melainkan lewat ungkapan sendiri. Ini yang menarik. Kesadaran kritis mereka tentang antikorupsi sudah mulai terlihat. 



Cari Artikel Lain

Artikel terkait lainnya